Jakarta – Pemerintah mengajak kalangan swasta untuk mengelola pelabuhan di Indonesia sebagai upaya peningkatan kualitas dan pengembangan ekonomi kemaritiman.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pihaknya tengah berkomunikasi dengan beberapa investor swasta di beberapa negara untuk mengembangkan pelabuhan di Tanah Air.
“Pekan depan kami akan ke Singapura mengajak investor sana untuk masuk ke pelabuhan kita. Kami ingin ada private sector masuk sehingga tak perlu menunggu dana APBN untuk pelabuhan,” paparnya ketika ditemui di Universitas Indonesia, Rabu (5/4).
Luhut menuturkan pihaknya tengah mengembangkan beberapa pelabuhan yang berada di bawah naungan Pelindo dan investor luar termasuk Pelabuhan Patimba, Pelabuhan Bawang dan rencana pengembangan pelabuhan di kawasan Timur Indonesia.
Selain itu, beberapa pelabuhan yang ada termasuk Muara Angke akan ditata ulang sehingga meningkatkan ekonomi bagi masyarakat dan pelaku usaha setempat.
“Untuk Muara Angke kalau saya tidak keliru nanti akan dikembangkan oleh Pelindo,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengatakan pihaknya akan mengembangkan kawasan Muara Angke, Jakarta Utara menjadi salah satu pelabuhan terbaik di Indonesia.
Menurutnya, ke depan, Pelabuhan Muara Angke tidak hanya menjadi pelabuhan menuju Kepulauan Seribu saja. “Tetapi nanti akan dikembangkan rute menuju Surabaya, Lampung, Palembang dan lainnya,” katanya.
Dia mengatakan Pelabuhan Muara angke harus mencontoh beberapa pelabuhan di Batam yang telah menjadi representasi pelabuhan-pelabuhan terbaik di Tanah Air.
Saefullah mengatakan revitalisasi Muara Angke secara keseluruhan akan dimulai pada 2018 sebagai satu program strategis DKI Jakarta. Saat ini pihaknya tengah membahas rencana anggaran pengerjaan revitalisasi tersebut.
“Setelah pelabuhan Muara Angke nanti sudah dipercantik, ke depan orang-orang tidak harus semuanya ke Ancol. Tetapi bisa menikmati Muara Angke sebagai tempat tujuan wisata dan juga transit menuju lokasi tujuan,” katanya.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan pengembangan Pelabuhan Muara Angke masuk dalam salah satu rencana besar revitalisasi kawasan Muara Angke.
Dia menuturkan kawasan Muara Angke memiliki luas lahan sekitar 64 hektare yang di dalamnya menjadi tanggung jawab beberapa dinas antara lain Dinas Perhubungan, Dinas Bina Marga, Sumber Daya Air, PD Pasar Jaya dan lainnya.
Organisasi perangkat daerah (OPD) tersebut, kata dia, memiliki tanggung jawab pengelolaan masing-masing. Dia memberi contoh, Dishub memiliki tanggung jawab mengelola pelabuhan, Dinas Sumber Daya Air mengelola waduk, Dinas Perumahan mengelola rumah susun nelayan dan lainnya.
“Selama ini mereka jalan sendiri-sendiri. Ke depan kami ingin semuanya bersatu sama-sama mengembangkan Muara Angke,” ujarnya.
Tuty mengatakan pihaknya telah duduk bersama dengan seluruh OPD terkait yang bertanggung jawab dengan kawasan Muara Angke untuk mematangkan rencana revitalisasi tersebut.
Namun, pihaknya belum mengkalkulasi besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mengembangkan Muara Angke sebagai salah satu focus utama peningkatan perekonomian di kawasan utara Jakarta.
Reklamasi
Dalam perkembangan lain, pemerintah belum memastikan kelanjutan pembangunan pulau C & D yang masih terhambat persoalan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. “Masih menunggu hasil studi dulu,” ujar Luhut, Rabu (5/4).
Pemprov DKI memberikan waktu dua pecan kepada PT Kapuk Naga Indah – anak usaha Agung Sedayu Group selaku pengembang Pulau C & D untuk memperbaiki hasil pembahasan AMDAL yang dilakukan pada akhir Maret lalu.
Dalam hal ini, AMDAL yang diperlukan adalah lanjutan dari AMDAL sebelumnya terkait pelaksanaan reklamasi. Adapun AMDAL yang dibutuhkan saat ini adalah terkait pembangunan di atas pulau.
Menurut Luhut, secara umum reklamasi teluk Jakarta telah dikaji sematang mungkin dengan melibatkan banyak ahli dan pihak terkait. Bahkan, kata dia, pihaknya meminta kalangan yang kontra untuk memberikan masukan terkait reklamasi.
“Setelah dipelajari, justru kesimpulan yang ada adalah reklamasi ini harus dilakukan. Kalau tidak Jakarta akan mengalami penurunan air tanah sekitar 17,5 sentimeter per tahun,” ujarnya.
Dia mengatakan pihaknya mendukung reklamasi untuk kepentingan bersama. Luhut menjamin tidak ada kongkalikong agar reklamasi teluk Jakarta berhasil dilakukan.
Sebelumnya, Kepala Bidang Pengendalian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DKI Jakarta Andono Warih mengatakan pihaknya telah menggelar pertemuan dengan masyarakat Kamal Muara, Jakarta Utara selaku terdampak, pengembang, Komisi Penilai AMDAL dan pihak lain yang terkait dalam pembahasan AMDAL tersebut.
“Cukup banyak catatan yang harus diperbaiki pengembang agar pembahasan AMDAL pulau C & D ini bisa segera keluar. Kami beri waktu hingga dua pekan ke depan,” ujarnya.
Dalam dokumen yang diterima Bisnis, pembahasan AMDAL meliputi persoalan limbah, sumber air, gangguan biota laut, perubahan kualitas udara dan lainnya.